Apa itu NPWP?

 

*Menurut Wikipedia, Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepadawajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. *

...

Istilah “NPWP” sangat sering kita dengar, apalagi bagi anda yang setiap harinya berkecimpung di dunia bisnis, bahkan para karyawan dan seluruh staff di perusahaan sudah memilikinya, hanya mungkin bagi sebagian kecil masyarakat saja yang belum mengenalnya. NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor ini merupakan nomor identitias bagi seseorang dalam memenuhi segala kegiatan usaha yang berkaitan dengan status perpajakanya. Nomor ini sifatnya unik, karena antara antara WP satu dengan yang lain pasti berbeda. Nomor ini terdiri dari 15 digit.

• Dua digit pertama menunjukkan jenis wajib pajak

kode  01, 02, 21, 31 adalah menunjukan Wajib Pajak Badan

kode  00, 20   adalah menunjukan Wajib Pajak Bendahara

kode 04, 05, 06, 07, 08, 24, 25, 26, 31, 34 , 35, 36, 47, 48,49, 57, 58, 67, 67, 77, 78, 79, 87, 88, 89, 97  adalah menunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi

• Berikutnya Tujuh digit  menunjukkan nomor tertentu yang dikeluarkan oleh kantor pajakP Pratama Bantul

• Tiga digit selanjutnya menunjukan kode Kantor Pelayanan Pajak

contoh 543 untuk KPP Pratama Bantul

• Tiga digit berikutnya lagi menunjukan kode cabang/istri

contoh 001 berarti cabang pertama, 000 berarti sebagai wajib pajak pusat ... ... 

Kapan Kita diwajibkan untuk memperoleh NPWP ?

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya.

Apa saja syarat yang diperlukan setelah mendapatkan NPWP

 

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan:

a.  Fotokopi KTP atau SIM bagi penduduk Indonesia;

b.  Fotokopi Paspor dan surat keteranngan tempat tinggal bagi orang asing

2. Untuk wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan:

a.  Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;

b.  Fotokopi ? Paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing

c.  Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari

3. Untuk Wajib Pajak Badan

a.  Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT

b.  Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia salah seorang pengurus;

c.  Fotokopi paspor bagi orang asing dan surat keterangan tempat tinggal

d.  Surat keterangan tempat kegiatan usaha dri instansi yang berwenang

4. Untuk bendaharawan sebagai pemotong/pemungut :

a.  Fotokopi KTP bendaharawan;

b.  Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.

5. Untuk Joint operation sebagai wajib pajak pemotong/pemungut:

a.  Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;

b.  Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation;

c.  Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia dari salah seorang pengurus

d.  Fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang

6. Untuk Wajib Pajak berstatus cabang , orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar

7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dengan surat kuasa khusus

 Apa keuntungan Memiliki NPWP

Beberapa keuntungan memiliki NPWP adalah sebagai berikut

1. Tidak dikenakan tarif yang lebih tinggi (dengan kata lain tariff pajak yang diberlakukan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak memiliki NPWP
2. Dapat lebih mengawasi pajak yang telah dipotong oleh majikan. Dengan NPWP kita dengan mudah melakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak apakah pajak yang dipotong oleh perusahaan/majikan benar-benar sudah disetorkan ke kas negara
3. Dapat menggunakan hak-hak perpajakanya seperti, pengembalian pajak yang lebih bayar, keberatan dan banding akibat tidak setuju dengan besarnya pajak yang harus dibayar, dsb nya
4. Dapat lebih mudah mengajukan Pinjaman kredit ke bank.
5. Bebas fiscal luar negeri apabila bepergian ke Luar Negeri 

...